Senin, 12 Desember 2011

PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA PUTUSAN DILUAR HADIRNYA TERGUGAT (VERSTEK)


BAB I
PEMBAHASAN
PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA
A.    PUTUSAN DILUAR HADIRNYA TERGUGAT (VERSTEK).
1.      Pengertian Gugur dan Verstek
Jika pada hari sidang yang telah ditentukan untuk mengdili suatu perkara tertentu, salah satu pihak, baik pihak penggugat kesemuanya atau pihak tergugat kesemuanya tidak hadir atau tidak menyuruh perwakilannya untuk menghadap sidang yang telah ditentukan maka berlakulah acara istimewa yang diatur dalam pasal 124 dan 125 HIR.
Perlu dikemukakan, bahwa apabila ada banyak penggugat atau banyak tergugat, maka haruslah kesemuanya penggugat dan kesemuanya tergugat yang tidak hadir. Apabila dari pihak penggugat/tergugat ada yang hadir, acara istimewa ini tidak berlaku, sidang akan diundur dan perkara tersebut pada akhirnya diputus menurut acara biasa.
Untuk lebih jelasnya berikut ini dimuat ketentuan pasal 124 HIR yang mengatur perihal gugur, yang berbunyi sebagai berikut :
“ jikalau sipenggugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak juga menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatannya dipandang gugur dan sipenggugat dihukum membayar biaya perkara ; akan tetapi sipenggugat berhak, sesudah membayar biaya yang tersebut, memasukan gugatannya sekali lagi”.
Juga apabila, meskipun pihak penggugat telah dipanggil dengan patut, pihak penggugat telah mengirim orang atau surat yang menyatakan bahwa pihak penggugat berhalangan secara sah (misalnya, oleh karna ia sedang sakit parah) atau pihak penggugat telah mengutus wakilnya akan tetapi ternyata surat kuasa yang telah ia berikan kepada wakilnya itu tidak memenuhi persyaratan (didalamnya terdapat kesalahan) maka hakim harus cukup bijaksana untuk mengundurkan sidang.[1]
Pasal 125 Ayat (1) HIR yang mengatur perihal verstek menyatakan,
“apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakinya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan taj hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”.
Perlu dikemukakan, bahwa apabila ada banyak penggugat atau banyak tergugat, maka haruslah kesemuanya penggugat dan kesemuanya tergugat yang tidak hadir. Apabila dari pihak penggugat/tergugat ada yang hadir, acara istimewa ini tidak berlaku, sidang akan diundur dan perkara tersebut pada akhirnya diputus menurut acara biasa.
            Adakalanya tergugat maupun  kuasanya tidak hadir pada sidang pertama. Akan tetapi mengirimkan jawaban yang memuat tangkisan eksepsi yang menyatakan, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, maka pengadilan wajib memberi putusan atas tangkisan itu setelah mendengar pihak penggugat. Kalau tangkisan itu di tolak, baru memutus pokok perkaranya. ( pasal 125 (2)HIR/149(2) RBG).[2]
2.      Cara Pemberitahuan Putusan Verstek.
Putusan verstek harus diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan kepadanya diterangkan, bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap puusan verstek tesebut terhadap pengadilan negeri yang sama, dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR.
Di bawah surat putusan verstek ditulis siapa yang diperintahkan untuk menjalankan pemberitahuan putusan tersebut secara lisan atau tertulis. Seperti hal nya berita acara pemangilan pihak-pihak untuk menghadap pada sidang pengadilan negeri, surat pemberitahuan putusan verstek dibuat oleh juru sita. [3]
3.      Upaya hukum terhadap putusan verstak.
Tergugat yang dikalahkan dengan putusan verstek dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan itu. Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (verzet) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan.
Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (verzet) masih diterima sampai hari ke – 8 sesudah peneguran, atau dalam tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari ke- 14 (untuk luar jawa dan madura), ke – 8 (untuk jawa dan madura) sesudah dijalan kan surat perintah penyitaan (pasal 129 (1) dan (2) HIR/153 (1) dan (2) RBG).
Perlawanan (verzet) terhadap verstek diajukan dan diperiksa dengan cara biasa sama halnya dengan gugatan hal perdata. Ketika perlawan telah diajukan kepada ketua pengadilan negeri maka tertundalah perkerjaan menjalankan putusan verstek, kecuali kalau telah diperintah kan bahwa putusan itu dapat dijalankan walaupun ada perlawanan. Jika telah dijatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya maka perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima. (Pasal 129 (3) s.d. (5) HIR/153 (3)s.d. (5) RBG)
Petusan yang dijatuhkan dengan verstek, tidak boleh dijalankan sebelum lewat 15 hari sesudah putusan. (Pasal 129 HIR). Kalau sangat perlu, maka dapat diperintahkan supaya putusan itu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh ketua sesudah dijatuhkan putusan atas permintaan penggugat dengan lisan atau tulisan. (Pasal 125 (1) dan (2) HIR/152 (1) dan (2) RBG).[4]
Dalam putusan verstek tidak selalu dikabulkannya gugatan penggugat. Pada hakikatnyalembaga verstek itu untuk merealisir asas audi et alteram partem, jadi kepentingan tergugatpun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara ex officio hakim mempelajari gugatan. Tetapi dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa mempelajari gugatan lebih dahulu.[5]

B.     REPLIK DAN DUPLIK
Setelah  tergugat mengajukan jawaban, maka tahapan pemeriksaan diperkara dipengadilan selanjutnya adalah replik, yaitu jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik ini juga dapat diajukan oleh penggugat secara tertulis maupun lisan. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya dengan mematahkan  alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya.
Setelah penggugat mengajukan replik, tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah duplik yaitu jawaban tergugatterhadap replik yang diajukan penggugat. Sama halnya dengan replik, duplik ini pun dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Duplik diajukan tergugat  untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat.
Dalam praktek dipengadilan biasanya acara jawab menjawab antara penggugat dan tergugat berjalan secara tertulis oleh karna itu untuk mempersiapkan jawab menjawab tersebut diperlukan waktu yang cukup dengan menunda waktu selama 1 atau 2 minggu untuk tiap-tiap tahap pemeriksaan.
Apabila acara jawab menjawab antara pihak penggugat dan tergugatsudah selesai, maka tahapan selanjutnya adalah pembuktian. 

C.     KEWENANGAN MENGADILI SUATU PERKARA
Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.
a.       Kewenangan Absolut Pengadilan
Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Yahya Harahap, pembagian ligkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (state court system) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (separation court system based on jurisdiction). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan diversity jurisdiction, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subject matter of jurisdiction, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:
1.      Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).
2.      Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf  dan shadaqah.
3.      Peradilan Tata Usaha Negera berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutusa sengketa Tata Usaha Negara.
4.      Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara pidana yang terdakwanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.

b.      Kewenangan Relatif Pengadilan
Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?”. Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (actor sequitur forum rei). Mengajukan gugatan pada pengadilan diluar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan.
Persoalannya adalah, bagaimana jika seorang tergugat memiliki beberapa tempat tinggal yang jelas dan resmi. Dalam hal ini, penggugat dapat mengajukan gugatan ke salah satu PN tempat tinggal tergugat tersebut. Misalnya, seorang tergugat dalam KTP-nya tercatat tinggal di Tangerang dan memiliki ruko di sana, sementara faktanya ia juga tinggal di Bandung. Dalam hal demikian, gugatan dapat diajukan baik pada PN di wilayah hukum Tangerang maupun Bandung. Dengan demikian, titik pangkal menentukan PN mana yang berwenang mengadili perkara adalah tempat tinggal tergugat dan bukannya tempat kejadian perkara (locus delicti) seperti dalam hukum acara pidana.
Dalam hal suatu perkara memiliki beberapa orang tergugat, dan setiap tergugat tidak tinggal dalam suatu wilayah hukum, maka penggugat dapat mengajukan gugatan ke PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat. Kepada penggugat diberikan hak opsi, asalkan tergugat terdiri dari beberapa orang dan masing-masing tinggal di daerah hukum PN yang berbeda.
Jika tergugat terdiri lebih dari satu orang, dimana tergugat yang satu berkedudukan sebagai debitur pokok (debitur principal) sedangkan tergugat lain sebagai penjamin (guarantor), maka kewenang relatif PN yang mengadili perkara tersebut jatuh pada PN yang daerah hukumnya  meliputi tempat tinggal debitur pokok tersebut.
Opsi lainnya adalah gugatan diajukan kepada PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, yaitu dengan patokan apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Agar tidak dapat dimanipulasi oleh penggugat, tidak diketahuinya tempat tinggal tergugat itu perlu mendapat surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan yang menyatakan bahwa tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Misalnya, surat keterangan dari kepala desa.
Jika obyek gugatan mengenai benda tidak bergerak (benda tetap), misalnya tanah, maka gugatan diajukan kepada PN yang daerah hukumnya meliputi benda tidak bergerak itu berada. Jika keberadaan benda tidak bergerak itu meliputi beberapa wilayah hukum, maka gugatan diajukan ke salah satu PN atas pilihan penggugat. Namun jika perkara itu merupakan perkara tuntutan ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pasal 1365 KUHPerdata yang sumbernya berasal dari obyek benda tidak bergerak, maka tetap berlaku asas actor sequtur forum rei (benda tidak bergerak itu merupakan “sumber perkara” dan bukan “obyek perkara”). Misalnya, tuntutan ganti rugi atas pembaran lahan perkebunan.
Dalam perjanjian, terkadang para pihak menentukan suatu PN tertentu yang berkompetensi memeriksa dan mengadili perkara mereka. Hal ini, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, bisa saja dimasukan sebagai klausul perjanjian, namun jika terjadi sengketa, penggugat memiliki kebebasan untuk memilih, apakah PN berdasarkan klausul yang ditunjuk dalam perjanjian itu atau berdasarkan asas actor sequtur forum rei. Jadi, domisili pilihan dalam suatu perjanjian tidak secara mutlak menyingkirkan asas actor sequitur forum rei, dan tergugat tidak dapat melakukan eksepsti terhadap tindakan tersebut.
c.       Pemeriksaan Perkara Berdasarkan Extra Judicial
Selain lingkungan pengadilan seperti dimaksud UU No. 4 Tahun 2004, sengketa tertentu juga dapat diselesaikan oleh pengadilan extra judicial yang memiliki yurisdiksi khusus (specific jurisdiction). Extra judicial tersebut memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan suatu sengketa namun kedudukan dan organisasinya berada di luar kekuasaan kehakiman. Meskipun extra judicial memiliki kewenangan absolute layaknya badan peradilan, namun pemeriksaan perkara pada extra judicial tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusannya. Untuk mengeksekusi putusan, extra judicial harus mendapat bantuan (judicial assistance) dari PN. Misalnya, putusan arbitrase agar dapat dilaksanakan wajib meminta eksekusinya kepada PN. Beberapa extra judicial:
a.       Arbitrase
b.      Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4)
c.       Pengadilan Pajak
d.       Mahkamah Pelayaran.

D.    GUGATAN INTERVENSI
Yang dimaksud dengan Intervensi secara umu adalah campur tangan atau ikut serta pihak ke-3 kedalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan (berproses) antara pihak penggugat dengan pihak tergugat. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur dari intervensi, antara lain:
a)      Harus ada perkara perdata yang sedang berjalan(berproses).
b)      Di dalam perkara perdata tersebut pihak ketiga ikut masuk ke dalamnya maka pihak ketiga tersebut disebut dengan penggugat intervensi.
c)      Penggugat intervensi jika ingin masuk kedalamnya terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan kepada majelis hakim yang mengadili sengketa yang hendak diikutinya.
d)     Apabila diperkenankan dirinya untuk masuk di dalamnya maka penggugat intervensi membuat/menyusun dan menyerahkan gugatan intervensinya kepada majelis hakim yang secara garis besar terdiri dari Indentitas, posita dan petitum
e)      Dalam hal pengajuan surat permohonan untuk ikut serta dan pengajuan gugatan tidak dikutip biaya.
Bentuk-bentuk Intervensi
Berkenaan dengan bentuk-bentuk intervensi yang terdiri atas Voeging, Tussenkomst dan Vrijwaring perlu diketahui bahwa ketiga bentuk intervensi in tidak terdapat dalam HIR/RBG, akan tetapi berdasarkan Pasal 393 HIR /721 RBG menyatakan bahwa apabila ada letentuan yang tidak diatur dalam HIR/RBG maka peraturan-peraturan luar dapat dipedomani. Sehubungan dengan itu mengenai bentuk-bentuk intervensi diatur dalam Pasal 274 Rv. sedangkan dalam Hukum Acara TUN mengenai intervensi terdapat dalam Pasal 83 UUTUN.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa terdapat 3 bentuk intervensi, yaitu:
1)      Voeging artinya masuknya piha ketiga kedalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan dimana piak ketiga tersebut membela kepentingan salah satu pihak , apakah pihak penggugat ataupun pihak tergugat.
2)      Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat). Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Misalnya: tergugat digugat oleh penggugat, karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu

BAB II
KESIMPULAN DAN SARAN
1.      Kesimpulan.
Perlu dikemukakan, bahwa apabila ada banyak penggugat atau banyak tergugat, maka haruslah kesemuanya penggugat dan kesemuanya tergugat yang tidak hadir. Apabila dari pihak penggugat/tergugat ada yang hadir, acara istimewa ini tidak berlaku, sidang akan diundur dan perkara tersebut pada akhirnya diputus menurut acara biasa.
Perlu dikemukakan, bahwa apabila ada banyak penggugat atau banyak tergugat, maka haruslah kesemuanya penggugat dan kesemuanya tergugat yang tidak hadir. Apabila dari pihak penggugat/tergugat ada yang hadir, acara istimewa ini tidak berlaku, sidang akan diundur dan perkara tersebut pada akhirnya diputus menurut acara biasa.
Selanjutnya adalah replik, yaitu jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. duplik ini pun dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Duplik diajukan tergugat  untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat.
Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya.
Yang dimaksud dengan Intervensi secara umu adalah campur tangan atau ikut serta pihak ke-3 kedalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan (berproses) antara pihak penggugat dengan pihak tergugat.
2.      Saran.
Kami mohon maaf kepada para pembaca jika didalam makalah kami atau terdapat kesalahan, baik dalam penyusunananya maupun dalam penulisannya, dan kami mohon keritikan yang membangun dari pihak pembaca.


DAFTAR PUSTAKA
Ny. Retnowulan susanto dan iskandar oeripkaratawinata, 1997, Hukum Acara Perdata,
            Penerbit Mandara Maju.
Moh. Taufik makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Penerbit Rineka Cipta.
Prof. Dr. Sukano Mertokusumo, S.H, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit
 Liberty yogyakarta.
M. Yahya Harahap, S.H. “Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
 Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” (Sinar Grafika: Jakarta, 2008).
Drs. M. Fauzan, SH.,MM. Pokok – pokok Hukum Acar Perdata Peradilan Agama dan
 Mahkamah Syar’iyah di Indonesia, 2005, penerbit kencana.











[1] Retnowulan susantio dkk, hukum acara perdata dalam teori dan praktek 1997, hal. 22.
[2] Ibid hal. 23
[3] Ibid hal. 27
[4] M. Taufik Makarao, pokok-pokok hukum acara perdata 2004, hal. 57

[5] Sudikno Mertokusumo,  hukum acara perdata indonesia 2006, hal. 109

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar